Oleh : Dudung Nurullah Koswara
(Praktisi Pendidikan)

Dalam dunia kesejahteraan guru nama Gus Dur dan SBY tetap yang terbaik. Mengapa?  Rekaman sejarah Gus Dur dan SBY di mata para guru sangatlah baik. Identik dengan kenaikan  kesejahteraan.  Apa yang dilakukan Gus Dur dan SBY bukan hoax.

Beda dengan berita hoax terkait gaji guru yang disetarakan dengan  anggota DPR.  Nama Menkeu Purbaya dicutat dalam hoax. Dunia medsos ramai mengomentari. Seolah benar Menkeu Purbaya melontarkan pernyataan di atas, padahal tidak.

Diantara komentar itu adalah : “Setuju gaji guru setara anggota DPR”. “Sebaiknya anggota DPR setara gaji guru, jangan terlalu tinggi”.  “Gaji guru gak usah naik, pensiun aja Rp 10 juta”. Ragam komentar bermunculan. Namanya juga netizen, merdeka komentar, komentar merdeka.

Hal yang bukan hoax, walau masih wacana adalah terkait pencairan TPG yang akan dilaksanakan tiap bulan, mulai tahun 2026.  Walau bagi sejumlah dosen dan guru Kemenag sudah berlaku sebagian. Bagi guru di Kemdikdasmen belum berlaku, rencana mulai tahun 2026.

Judul di atas “Purbaya Dan Gaji Guru”  membawa pesan, sebaiknya era Purbaya ada hal signifikan bagi kesejahteraan guru.  Mengapa tidak,  mulai tahun 2026 TPG dan gaji pokok disatukan. Ketika pensiun, guru menikmati  gaji lebih baik.

Satukan saja TPG dan gaji pokok menjadi gaji “kehormatan" yang terbawa saat pensiun.  Kalau pemerintah sulit dan tak mampu menaikan gaji guru. Satukan saja TPG dan gaji pokok, diterima tiap bulan. Diterima sampai pensiun.

Bisakah guru di negeri ini dihormati sebagaimana anggota DPR RI?  Bisakah para pendidik yang setiap hari melayani  rakyat (anak didik) walau bukan di Senayan lebih sejahtera? Apakah  martabat guru lebih rendah dari politisi?

Semoga Menkeu Purbaya, Si Koboy dari Bogor, bisa memahami kebatinan para guru. Semoga Ia punya kiat dan cara afirmatif pada entitas guru. Setidaknya pada masa depan keluarga/anak anak guru. Kita tunggu sepak terjang Purbaya. Apakah akan dicatat dalam sejarah guru, atau berlalu begitu saja? Kita lihat.